PERTAHANAN DAN KEDAULATAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

 Oleh: Abraham Ritonga - 170110200044

PERTAHANAN DAN KEDAULATAN NKRI

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dapat berdiri tegak tentunya karena telah memiliki cita-cita dasar negara, dan tujuan negara yang mulia. Oleh karena itu tentu kita sebagai bagian dari NKRI wajb hukumnya untuk mempertahankan dan membela kemuliaan tersebut sebagaimana yang telah dituangkan dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Setiap Warga Negara Berhak dan Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”. Selanjutnya dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, berbunyi “Tiap-tiap Warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara dan” Namun, tentunya dalam mempertahankan hal tersebut tidaklah mudah. Ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan (ATHG) seringkali terjadi dan tentu tidak dapat dipungkiri kemungkinannya untuk terus terjadi. Akan tetapi, bukan berarti ATHG tersebut dapat dengan mudah merusak Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (SISHANKAMRATA).

            Melihat dari segi jenis ancaman terdapat dua jenis, ancaman militer dan nirmiliter/nonmiliter. Ancaman yang bersifat militer tentu menjadi tugas dan fungsi dari aparat Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan keamanan serta pertahanan dalam negeri sebagai bagian fungsi dari Kepolisian Republik Indonesia, dan juga rakyat sebagai kekuatan pendukung. ATHG yang bersifat nonmiliter menjadi bagian tugas pokok dan fungsi dari lembaga negara, kelembagaan masyarakat, serta unsur-unsur pendukung lainnya. Jadi secara garis besar sistem pertahanan terdiri dari: komponen utama, Tentara Nasional Indonesia; komponen cadangan, warga negara, SDA, SDB sarana dan prasarana nasional; dan komponen pendukung, terdapat garda bangsa (polisi, polisi PP, Linmas, Satpam, organisasi kepemudaan, dll), tenaga profesi (dokter, paramedis, montir, ahli kimia, dll).

            Dibalik sistem tersebut, jika melihat kebelakang terhadap kasus-kasus ATHG yang pernah terjadi di Indonesia tentu sudah seharusnya memberikan “shock therapy” bagi seluruh bagian dalam sistem tersebut bahwa ancaman, tantangan, halangan, dan gangguan selalu ada di depan pintu kedaulatan NKRI.

            Muncul pertanyaan apakah kehadiran ATHG dapat ditanggulangi dengan semua komponen SISHANKAMRATA? Jika melihat secara fisik mungkin dapat dikatakan bahwa perlengkapan (sarana dan prasarana) yang dimiliki oleh TNI cukup mumpuni, terlebih lagi peralatan tempur yang dimiliki sebagian juga diproduksi dalam negeri oleh PT Pindad yang memproduksi kendaraan taktis (Rantis) seperti ARV, Komodo 4x4, dan alat tempur berat, seperti Tank Harimau dan dalam sektor laut terdapat PT PAL yang juga memproduksi alat pertahanan dan keamanan sektor laut, seperti Kapal Republik Indonesia (KRI)dan kapal selam. SDM yang kekuatannya sudah diakui secara dunia menjadi nilai tambah tersendiri dalam menumbuhkan kepercayaan keamanan dan kedaulatan negara.

            Namun, tidak cukup hanya mengandalkan komponen utama. Sebagai masyarakat tentu harus juga memiliki sikap dan semangat dalam menjaga kedaulatan negara. Program-program pengembangan terhadap kesadaran bela negara harus terus digiatkan dalam kehidupan bermasyarakat seperti Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN) yang telah disetujui dan dimulai oleh Kementerian Pertahanan pada Oktober tahun 2015. Pada intinya masyarakat juga harus memahami bahwa bela negara merupakan wujud dari rasa kecintaan terhadap nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, serta menjadi suatu kebanggaan menjadi bagian dari elemen pertahanan dan keamanan dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Referensi:

Jenderal (Purn.) TNI Ryamizard Ryacudu, Marsdya TNI Hadiyan Sumintaatmadja, Brigjen TNI Totok Sugiharto, S. Sos. (2017). BELA NEGARA DALAM PERSPEKTIF STRATEGI DAN KEBIJAKAN PERTAHANAN NEGARA. (M. L. Kolonel Inf. Drs. Silvester Albert Tumbol, Ed.) Jakarta: Puskom Publik Kemhan. Diterima dari https://www.kemhan.go.id/wp-content/uploads/2017/12/wiraindoedsusrevisi.pdf