Perlukah Revisi Nominal UMR?

 Risdha Sekondiva (170110200073)

Untuk meningkatkan semangat kerja dan kesejahteraan hidup pegawai dan keluarganya, perlukah ada revisi besaran nominal UMR?

Menurut saya bisa mensejahterakan bisa juga tidak. Karena jika orang tersebut sederhana dan bisa mengelola dengan baik bisa mensejahterakan tetapi berbeda halnya dengan orang yang ingin hidup mewah, pasti orang tersebut merasa kurang gaji yang dia dapat. Sesuai UMK (UMR tingkat 2) di daerah Bandung dan Jawa Barat untuk tahun 2020 tertuang dalam Surat Edaran Gubernur Jabar Nomor 561/75 Yanbangsos gaji di setiap kota berbeda-beda, seperti di Kabupaten Bandung gaji UMR sebesar  Rp3.139.275   pada tahun 2020. Berbeda di Kota Bandung gaji UMR sebesar Rp3.623.778 pada tahun 2020. Jika ditanya apakah perlu menaikan gaji UMR menurut saya perlu dan bisa saja. Selagi yang membuat kebijakan mengenai UMR setuju dengan hal itu.

Di Jakarta sendiri UMR dari tahun ke tahun selalu meningkat. Di tahun 2015, gaji UMR Jakarta ditetapkan sebesar Rp 2.700.000. Di Tahun 2016 naik senilai Rp 3.100.000, 2017 senilai Rp 3.355.750, Hal ini terjadi karena Pemprov DKI Jakarta mengikuti PP No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, pada tahun naik 2018 lagi sebesar Rp 3,648,035 disesuaikan dengan kenaikan UMR yang diputuskan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Gaji UMR Jakarta tahun 2020 sudah menyentuh angka Rp 4.276.349. Gunakanlah prinsip 40-30-20-10 untuk mengelola keuangan. 40% dari penghasilan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, seperti makan, minum, dan transportasi. Apabila memiliki cicilan, usahakan tidak sebesar 30% dari gaji. Tabungan diambil dari 20% gaji yang diterima. Sisihkan 10% dari gaji untuk beramal. Dengan menggunakan prinsip tersebut, menabung bukan lagi menjadi hal yang mustahil meskipun penghasilan hanya sebesar UMR. Disini kita bisa lihat bahwa nominal UMR di Jakarta dan Bandung berbeda dan lebih besar di Jakarta. Jika ada orang Bandung dan merasa kurang di Upah yang di dapat maka bisa bekerja di Jakarta.

Menurut sayapun perusahaan tidak dapat memberi upah di bawah UMR karena dapat merugikan para pekerja. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”) pada prinsip telah mengatur bahwa pengusaha dilarang memberikan upah di bawah upah minimum. Akan tetapi, pengusaha diperbolehkan menangguhkan pembayaran upah minimum. Penangguhan ditetapkan oleh gubernur untuk jangka waktu paling lama 12 bulan. Setelah berakhirnya izin penangguhan, maka pengusaha wajib melaksanakan ketentuan upah minimum yang baru. Apabila perusahaan memberikan upah sesuai pendapatan, tentunya melanggar peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketentuan pengupahan. Perusahaan yang membayar upah di bawah upah minimum akan dikenakan sanksi penjara paling singkat satu tahun dan paling lama empat tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100 juta dan paling banyak Rp 400 juta.

Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”) pada prinsipnya telah mengatur bahwapengusaha dilarang memberikan upah di bawah upah minimum. Kemudian Pasal 91 UU Ketenagakerjaan mempertegas dengan menyebutkan bahwapengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

Apabila perusahaan memberikan upah misalnya seperti yang dijelaskan Saudara yaitu sekitar 80 % dari upah minimum, maka sisa yang belum dibayar dapat dituntut oleh pekerja/buruh melalui perselisihan hak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (“UU PPHI”).

 

Yang dimaksud dengan perselisihan hak berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UU PPHI adalah:

“Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama”.

 

 

 

 Sumber:

Quamila, Ajeng. 2021. Berapa UMR di Bandung dan Jawa Barat pada Tahun 2020?. https://glints.com/id/lowongan/gaji-umr-bandung-jawa-barat-2020/#.YD3EDmgzbIU. (diakses tanggal 2 Maret 2021)

 

Cimb Niaga. 2020. Ini Dia Gaji UMR Jakarta 2020. https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/karir/ini-dia-gaji-umr-jakarta-2020#:~:text=Kini%2C%20gaji%20UMR%20Jakarta%20tahun,dikelola%20dengan%20baik%20dan%20matang. (diakses tanggal 2 Maret 2021)

 

Paham Pusat Advokasi Hukum & Hak Asasi Manusia Indonesia. Gaji di Bawah Upah Minimum Karena Bergantung Pendapatan Perusahaan?. https://www.pahamindonesia.org/gaji-di-bawah-upah-minimum-karena-bergantung-pendapatan-perusahaan/. (diakses tanggal 2 Maret 2021)