Perlukah Adanya Revisi Nominal UMR?

 Muhammad Ghazi Qinthara Al Giffari

170110200018

-

UMR atau Upah Minimum Regional adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para penguasa atau pelaku industry untuk memberikan upah kepada para pekerja, pegawa ataupun buruh di dalam lingkungan usaha atau kerjanya. Kemudian UMR juga telah diatur melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.7/Men/2013 tentang Upah Minimum. Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.7/Men/2013 Pasal 1 juga menjelaskan bahwa upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri aas upah pokok termasuk tunjangan tetap.

Penetapan upah minimum tidak dilakukan begitu saja, penetapan ini didasarkan pada sejumlah fungsi, antara lain, untuk menjamin kehidupan layak bagi pekerja dan keluarganya, mencerminkan imbalan atas hasil kerja seseorang, dan menjadi intensif untuk mendorong produktifitas pekerja. Besaran upah minimum harus juga diikuti dengan kualitas pekerja yang mumpuni karena tentu saja perusahaan tidak ingin mempekerjakan pegawai yang memiliki kualitas rendah dengan harga yang tinggi. Akan tetapi, apakah kualitas pekerja di Indonesia telah memiliki kualitas yang mumpuni. Apakah besaran upah minimum yang sering menjadi perhatian dapat secara efektif berdampak kepada kualitas dan efektifitas pekerja.

Upah minimum memang menjadi perhatian banyak pihak dalam upaya pelindungan perburuhan dalam bentuk perundang-undangan perburuhan. penetapan suatu tingkatan upah didasarkan pada sejumlah fungsi, antara lain, untuk menjamin kehidupan layak bagi pekerja dan keluarganya, mencerminkan imbalan atas kerja keras sesorang, dan menjadi intensif untuk mendorong produktifitas kerja. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa jumlah upah atau besaran gaji yang diterima pekerja sangat penting untuk memenuhi berbagai segi kehidupan seorang pekerja. Oleh karena itu, penting untuk disadari bahwa besaran nominal UMR harusnya mengalami perbaikan dari tahun ke tahun karena besaran UMR sangat berdampak pada keberlangsungan hidup pakerja dan keluarganya. Lalu, apakah dengan ditingkatkannya UMR suatu wilayah akan berdampak lurus pada produktifitas pekerja? Menurut saya hal tersebut harus ditetapkan berdasarkan tingkat ekonomi wilayah tersebut karena besaran UMR tersebut nantinya akan digunakan untuk transaksi jual beli mereka. Alangkah lebih baiknya, besaran UMR dapat meningkat apabila harga kebutuhan di wilayah tersebut meningkat.

Kesejahteraan dan kepuasan pekerja perlu diperhatikan dengan seksama, disamping pemenuhan kebutuhan sehari-hari, uang yang mereka dapatkan juga mereka gunakan untuk keperluan lainnya seperti hobi, rekreasi dan lain-lain. Oleh karena itu, menurut saya pemerintah harus terus melakukan penyesuaian nominal upah minimum yang sesuai dengan kebutuhan di wilayahnya karena kepuasan para pekerja tentu akan berdampak langsung kepada produktifitas dan efisiensi pekerja. Akan tetapi, perlu ditekankan juga bahwa apabila peningkatan besaran UMR juga harus sesuai dengan kinerja yang diberikan agar perusahaan atau korporasi yang mempekerjakan mereka tidak mengalami kerugian.

 SUMBER

Izzaty,  S, Rafika. (2013). Kebijakan Penetapan Upah Minimum. Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik,131-145