APAKAH PERLU MELAKUKAN BESARAN NOMINAL UMR?

Ditulis oleh : Marshanda Syafira Devina (170110200064)

Apa yang dimaksud dengan UMR? UMR merupakan Upah Minimum Regional yang ditetapkan oleh gubernur sebagai jaring pengaman dengan cakupan wilayah provinsi. UMR banyak menjai acuan dalam penetapan nominal gaji sehingga istilah ini banyak dikenal di masyarakat. UMR ini dapat dilihat dan dicari dengan mudah karena biasanya ditetapkan oleh peraturan gubernur dan daerah (perda). Kita dapat menemukan informasi ini melalui situs-situs resmi ketenagakerjaan pemerintah maupun melalui informasi lisan di badan pusat ketenagakerjaan pemerintah.

 

Seperti yang kita ketahui, UMR disetiap daerah memiliki perbedaan. Lalu, melihat UMR saat ini apakah perlu dilakukan revisi untuk besaran nominalnya? Menurut pendapat saya iya. Mengapa? Hal ini dikarenakan tidak ratanya UMR yang terjadi di setiap daerahnya dimana UMR terbesar hanya ada di beberapa kota-kota besar salah satunya yaitu Jakarta. Dengan kebutuhan setiap masyarakat yang semakin bertambah dan harga-harga kebutuhan pokok lainnya semakin mahal maka diperlukan adanya revisi untuk meningkatkan upah tersebut. 

 

Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 31 Undang-undang nomor 13 tahun 2003 disebutkan bahwa kesejahteraan pekerja atau buruh adalah suatu pemenuhan kebutuhan atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik didalam maupun diluar hubungan kerja yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktifitas kerja dalam lingkaran kerja yang aman dan sehat. Upah yang diterima pekerja atau buruh sangatlah berarti bagi kelangsungan hidup mereka dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari, karena dengan penerimaan upah seseorang dapat mewujudkan impian cita-citanya dan sekaligus juga dalam rangka meningkatkan taraf hidup yang layak bagi kemanusiaan. Kemampan dan keahlian yang dimiliki seseorang sangatlah mempengaruhi upah.

 

Upah didasarkan pada perjanjian kerja. Sepanjang ketentuan upah didalam perjanjian kerja tersebut tidak bertentangan dengan perundang-undangan. Maka yang berlaku adalah ketentuan upah didalam peraturan perundang-undangan. Penghasilan upah komponennya terdiri dari :

1.       1. Upah Pokok

imbalan dasar yang dibayarkan kepada pekerja buruh menurut tingkat atau jenis pekerjaan yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan.

2.       2. Tunjangan Tetap

Suatu pembayaran yang teratur berkaitan dengan pekerjaan yang diberikan secara tetap untuk pekerja atau buruh dan keluarganya serta dibayarkan dalamsatuan waktu yang sama dengan pembayaran pah pokok seperti tunjangan istri, anak, jabatan, dan lain-lain. Tunjanga ini dilakukan secara teratur dan tidak dikaitkan dengan kehadiran pekerja atau buruh.

3.       3. Tunjangan Tidak Tetap

Suatu pembayaran yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan pekerja atau buruh yang diberikan secara tidak tetap untuk pekerja serta dibayarkan menurut satuan waktu yang tidak sama dengan waktu pembayaran upah pokok.

 

                Dari penjelasan yang sudah saya jabarkan diatas, dapat disimpulkan bahwa perlu adanya besaran nominal UMR pada para tenaga kerja yang ada di Indonesia. Selain untuk meningkatkan semangat kerja dan kesejahteraan hidup mereka terutama dikalangan masyarakat menengah kebawah. Sehingga, hal ini dapat meminimalisir pengangguran yang ada di indonesia. Dikarenakan adanya semangat kerja yang tinggi dari masing-masing individu.

 

               

 

 

 

 

Sumber Informasi :

http://repository.uin-suska.ac.id/7053/4/Bab%20III%20Tinjauan%20Teoritis.pdf