Mengembalikan Kepercayaan Publik Terhadap Penegak Hukum

Nama : Nadia Tiana Nazeeya

NPM   : 170110200053

Prodi  : Administrasi Publik

Kelas  : A

Mata Kuliah : SHI

Kepercayaan publik terhadap penegak hukum merupakan suatu hal yang teramat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kepercayaan publik akan melancarkan proses pemerintahan dan penegakan hukum yang nantinya dapat meningkatkan taraf kehidupan masyarakat baik dari segi ekonomi, sosial, maupun budaya. Kepercayaan publik terhadap penegak hukum dapat diperoleh dan dijaga apabila pemerintah telah secara terus menerus menunjukkan kinerja yang baik dan bersinergi yang berakibat pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Namun, sungguh disayangkan ketika sewaktu-waktu, kepercayaan publik terhadap pemerintah dan penegak hukum berangsur-angsur berkurang dan bahkan menghilang. Ketidakpercayaan dan ketidakpuasan publik terhadap penegak hukum dapat disebabkan oleh berbagai faktor termasuk faktor sosial dan ekonomi. Sebagai contoh, kasus korupsi yang merajalela atau kasus ketidakadilan hukum yang mempertontonkan secara jelas kegagalan para penegak hukum telah berulang kali sukses menghilangkan kredibilitas dan wibawa penegak hukum di mata publik. Hal ini pada akhirnya berakibat pada terhambatnya proses pemerintahan dan penegakan hukum dan terganggunya ketertiban sebagai dampak dari  munculnya aksi demonstrasi besar-besaran di seluruh penjuru negeri.

        Jika publik sudah mulai meragukan kinerja penegak hukum, hal yang perlu dilakukan oleh penegak hukum adalah memperbaiki diri dan menyusun langkah-langkah terpadu untuk mengembalikan kepercayaan publik. Untuk mengembalikan kepercayaan publik, langkah pertama adalah penegak hukum perlu memiliki integritas. Integritas adalah hal pertama yang harus ditanamkan kepada seluruh aparat penegak hukum dikarenakan adanya integritas atau tidak dapat menentukan kembalinya kepercayaan publik. Setelah itu, pemerintah perlu memperbaiki dan menyusun kebijakan-kebijakan mengenai penegakan hukum yang dapat mengatasi situasi yang menyebabkan ketidakpercayaan publik tersebut. Perlu dilakukan kajian yang matang yang melibatkan para ahli dan akademisi dengan memerhatikan berbagai aspek agar kebijakan-kebijakan terbaik dapat dihasilkan. Pemerintah pun perlu melibatkan masyarakat agar masyarakat merasa lebih yakin dengan kebijakan-kebijakan penegakan hukum yang dikeluarkan karena mereka tahu kebijakan-kebijakan tersebut berasal dari aspirasi mereka sendiri tentang kebutuhan dan masalah yang sedang mereka hadapi. Selanjutnya, yang perlu dilakukan adalah sosialisasi kepada masyarakat luas. Dengan sosialisasi yang baik melalui berbagai media, tidak akan terjadi kesalahpahaman atau miskomunikasi di antara pemerintah dan apparat penegakan hukum dengan masyarakat Sosialisasi secara berkala juga sangat penting agar masyarakat dapat memantau upaya apa saja yang dilakukan penegak hukum dan progres serta dampaknya dalam kehidupan. Dalam proses penegakan hukum, demi mengembalikan kepercayaan publik, apparat penegakan hukum perlu menerapkan transparansi agar masyarakat yakin bahwa proses tersebut dijalankan secara benar tanpa ada penyelewengan-penyelewengan apapun.

Dalam mengembalikan kepercayaan publik, pemerintah dan penegak hukum perlu menekankan bahwa mereka benar-benar harus memiliki kejujuran dan integritas. Mengembalikan kepercayaan publik bukan berarti memanipulasi masyarakat dan menyebarkan propaganda supaya mereka ‘terhipnotis’. Upaya-upaya mengatasi krisis harus nyata dan berdampak pada terselesaikannya krisis dan meningkatnya taraf hidup masyarakat karena sejatinya penegak hukum ada untuk menjaga keadilan di dalam suatu negara.